Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi 15 tipe Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), salah satunya adalah Anak yang Menjadi Korban Pornografi. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
Di era digital seperti sekarang, ancaman pornografi semakin nyata—dan yang paling rentan menjadi korban adalah anak-anak. Negara hadir memberikan perlindungan khusus bagi mereka, bukan hanya secara hukum, tetapi juga melalui pembinaan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh.
Perlindungan ini tak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang telah dan perlu terus dilakukan bersama.
Pembinaan: Langkah Awal yang Menentukan
Pemerintah pusat dan daerah terus mengupayakan pembinaan
terhadap anak-anak yang menjadi korban pornografi. Koordinasi dilakukan lintas
sektor agar proses pencegahan dan penanganan berjalan optimal—baik sebelum
maupun setelah kasus terjadi.
Sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya pornografi menjadi kunci penting. Masyarakat diajak untuk lebih waspada dan paham akan dampak serius dari paparan konten pornografi terhadap anak. Pembinaan juga dilakukan melalui lembaga seperti panti sosial maupun pendekatan non-panti, yang memberikan perhatian khusus pada korban secara lebih personal.
Pendampingan: Menyembuhkan Luka, Menguatkan Harapan
Anak-anak korban pornografi bukan hanya membutuhkan perlindungan hukum, tapi juga dukungan emosional. Oleh karena itu, pendampingan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemulihan mereka.
Bimbingan dan konseling oleh tenaga profesional diberikan untuk membantu mereka melewati trauma. Selain itu, terapi kelompok dan kegiatan edukatif lainnya juga diterapkan agar anak-anak ini bisa kembali percaya diri dan menjalani hidup dengan semangat baru.
Pemulihan: Menyambut Kehidupan yang Lebih Baik
Pemulihan sosial, fisik, dan mental menjadi fokus utama
setelah anak mendapatkan pendampingan. Anak-anak dibantu agar bisa kembali ke
lingkungan sosial mereka, melalui proses resosialisasi dan penguatan
nilai-nilai moral.
Pemerintah juga melakukan pemantauan berkala untuk memastikan kondisi anak tetap stabil. Di sisi lain, layanan kesehatan fisik dan mental seperti terapi psikososial atau konseling lanjutan turut diberikan agar pemulihan benar-benar menyentuh semua aspek kehidupan mereka.
Pencegahan: Dimulai dari Rumah, Didukung oleh Negara
Pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan. Pemerintah
pusat menjalankan rencana aksi nasional yang mencakup pemutusan jaringan
penyebar pornografi serta peningkatan kesadaran publik. Pemerintah daerah juga
ikut berperan melalui kebijakan dan penguatan gugus tugas di tingkat lokal.
Yang tak kalah penting, masyarakat pun bisa ambil bagian. Dari membentuk lingkungan yang aman bagi anak, menyebarkan materi edukatif, hingga aktif melapor jika menemukan indikasi eksploitasi pornografi pada anak—semuanya penting dalam membangun benteng perlindungan.
Kesimpulan
Perlindungan anak dari bahaya pornografi bukan hanya tugas
satu pihak. Diperlukan kerja sama erat antara pemerintah, masyarakat, dan
lembaga terkait agar anak-anak Indonesia bisa tumbuh di lingkungan yang aman
dan sehat, bebas dari ancaman pornografi.
